Select your Top Menu from wp menus

BPK Ke Menteri Parpol Sah Dilantik Presiden Jokowi

BPK Ke Menteri Parpol Sah Dilantik Presiden Jokowi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sah melantik Menteri pengisi Kabinet Indonesia maju tempo hari. Dalam Kabinet Indonesia Maju ini, formasi menterinya 53% dari golongan profesional, serta 47% dari golongan parpol (partai politik).

Nanti, menteri-menteri itu harus jalani tugas-tugasnya sesuai bagian semasing, serta mengurus budget pemerintah yang sudah diputuskan.

Win88bet Agen Judi Online 100% Terpercaya Dengan Bonus Melimpah, Cashback 10% Tiap Minggu, Deposit Hanya 50 Ribu

Karena itu, Anggota Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi mengemukakan beberapa pesan untuk menteri-menteri itu baik yang dari golongan partai politik, atau dari golongan profesional dalam soal pengendalian APBN.

“Jika menteri-menteri dari partai politik ini ya tentu saja pemakaian alokasi budget itu harus berhati-hati. Jangan pernah ada kepentingan-kepentingan politik disana. Sebab ini ialah kebutuhan budget untuk negara, bukan negara untuk partai politik,” tegas Achsanul selesai hadiri pengucapan sumpah jabatan Ketua serta Wakil Ketua BPK RI periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sedang, untuk menteri dari golongan profesional, Achsanul memberi pesan supaya pelajari birokrasi pemerintah secara baik. Hingga, dalam pengelola APBN juga bisa berjalan dengan efektif.

Sebelum Membaca Lebih Lanjut, Silahkan Hubungi Costumer Service Kami Untuk Info Promo Terbaik Kami di Minggu Ini

“Menteri-menteri baru itu saat ini makin banyak dari golongan profesional. Nah mereka terkadang terhalang di tataran birokrasi. Ini kan masalahnya. Jadi saya mengharap tentu saja beberapa menteri yang masih juga dalam tataran birokrasi ini, yang tentu saja mereka terkejut dengan birokrasi kita, itu harus di nikmati serta dipelajari,” kata Achsanul.

Dia menjelaskan, beberapa menteri yang dari golongan profesional itu butuh memotong aturan-aturan yang tidak berguna.

“Pangkaslah SOP (Standard operasional mekanisme) yang tidak berguna. Selanjutnya ya harus turun ke bawah untuk memonitor. Sebab memang birokrasi kita ini di rezim tatanan negara penuh dengan ketentuan. Serta yang digunakan ialah uang rakyat, penuh dengan ketentuan,” jelas ia.

Untuk Bergabung Bersama Kami, Silahkan Langsung Hubungi CS Kami Atau Bisa Juga Dengan Mingisi Form Pendaftaran Dibawah Ini

About The Author

Related posts