Select your Top Menu from wp menus

Bawaslu Akan Kaji Ulang Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi

Bawaslu Akan Kaji Ulang Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi – Team advokasi Pemenangan pasangan Calon presiden Calon wakil presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno keberatan atas putusan Bawaslu Jateng, yang tidak mengaplikasikan masalah 547 UU Pemilu berkaitan deklarasi 31 Kepala Daerah bersama dengan wakilnya memberi dukungan pasangan Joko Widodo ( Jokowi)- Ma’ruf Amin yang diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo di Solo.

“Begitu disayangkan tidak dipakai masalah UU Pemilu. Jelas melanggar kok, tetapi masalah ini belum pernah digunakan untuk kepala daerah. Coba jika didalami masalah 547 UU Pemilu tentu terkena, tidak perduli STTP, sarana negara atau sebab bunyinya. Walau sebenarnya dalam masalah 122 UU no 5 tahun 2015 mengenai ASN petinggi negara itu termasuk juga kepala daerah tingkat kabupaten/kota digolongkan petinggi negara,” kata team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Listyani waktu di Bawaslu, Senin (25/2).

Win88bet Agen Judi Online 100% Terpercaya Dengan Bonus Melimpah, Cashback 10% Tiap Minggu, Deposit Hanya 50 Ribu

Dalam masalah menyebutkan tiap-tiap petinggi negara yang dengan menyengaja membuat ketetapan atau bertindak yang menguntungkan atau merugikan salah satunya peserta Pemilu dalam waktu kampanye, dipidana penjara sangat lama 3 tahun serta denda Rp 36 juta.

“Analisis pleno Bawaslu tidak temukan unsur pidana Pemilu. Itu yang membuat kami bingung, harusnya mesti berani berlaku, aplikasikan UU Pemilu sebaik-baiknya,” tuturnya.

Jika hasil pleno Bawaslu Jateng tidak temukan unsur pidana, semestinya dikerjakan uji materi bersama dengan untuk memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.

Sebelum Membaca Lebih Lanjut, Silahkan Hubungi Costumer Service Kami Untuk Info Promo Terbaik Kami di Minggu Ini

“Tetapi Bawaslu katakan telah lakukan pendalaman pleno lewat saksi-saksi. Kami dapat apakah jika mereka katakan demikian, tetapi kami masih lakukan upaya-upaya yang lainnya,” katanya.

Pihaknya akan mengawal masalah ini ke Bawaslu RI serta Kemendagri. “Kami kerjakan beberapa usaha ke Bawaslu RI, serta Kemendagri,” katanya.

Kepala Divisi Humas serta Jalinan Antar Instansi Bawaslu Jateng, Rofiuddin mengakui bila tekanan dari team Prabowo-Sandi adalah perihal yang boleh-boleh saja.

“Jika ada pihak pelapor yang ada pendapat pelanggaran pidana, itu resmi sah saja. Tetapi kami telah kaji detil bukti serta data. Kami tidak temukan pendapat pelanggaran Pemilu,” tutur Rofiuddin.

Waktu terima kehadiran team Prabowo-Sandi, pihaknya sudah mengemukakan status proses perlakuan laporan. Diakuinya sudah lakukan sesuai dengan mekanisme serta kewenangan Bawaslu.

“Kami terima STTP. Point kami, kami telah menyerahkan hasil analisis ke Kemendagri. Silahkan (Kemendagri) lakukan analisis berdasar hasil analisis kami,” tuturnya.

Analisis yang dilanjutkan pada Kemendagri, merujuk pada Undang-undang nomer 7 tahun 2017 masalah 455 ayat 1 huruf c mengenai Pemilu.

Dalam masalah itu, sengketa Pemilu masih diolah oleh Bawaslu akan tetapi bila dapat dibuktikan mematuhi jadi dilanjutkan ke lembaga berkuasa.

Untuk Bergabung Bersama Kami, Silahkan Langsung Hubungi CS Kami Atau Bisa Juga Dengan Mingisi Form Pendaftaran Dibawah Ini

About The Author

Related posts